Sabtu, 01 Juni 2013

Akibat Perceraian ditinjau dari berbagai Aspek


BAB I
PENDAHULUAN
I.I Latar Belakang
            Pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral yang dilakukan oleh umat manusia yang bertujuan mempersatukan(menghalalkan) insane yang berbeda jenisnya. Ketika ditelaah lebih dalam lagi, pernikhn mempunyai banyak persepsi mengenai tujuannya. Tak jarang orang beragumen bahwasannya menikah merupakan penyempurnaan keislamannya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Saw, regenerasi umat manusia, bahkan ada juga yang mengtakan hanya ingin tidak dikatakan berzina. Sejatinya, menikah memang mempunyai banyak tujuan, terkait yang telah disebutkan, menikah juga menjadi prioritas bagi mayoritas manusia lainnya dngan memprioritaskan pembinaan keluarga secara baik benar serta sesuai dengan aturan mainnya. Sehingga dari tahap-tahap yang dilakukn oleh setiap pasangan akan menimbulkan buih-buih sakinah, mawaddah dan warahmah.
            Terkait manisnya pernikahan itu semua, adakalanya saat-saat setiap pasangan mempunyai pendapat yang berbeda, sekalipun bersifat sepele. Tidak sedikit juga pasangan yang berani memutuskan pernikahannya tersebut entakiri juga masih dari pihak perempuan ataukah dari pihak laki-laki. Sekalipun pihak Pengadilan Agama telah menjadi fasilitator yang tepat beserta menyediakan mediasi bagi pasangan yang akan bercerai, tak dipungkiri juga masih banyak pasangan yang bersikeras ingin tetap memutuskan pernikahan tersebut. Hal inilah yang sebenarnya amat disayangkan. Sekalipun Allah mnghalalkannya. Maka dari itu pemerintah telah berupaya menekan kejadian perceraian supaya dapat diminimlisir terjadinya dengan bentuk mediasi yang dituangkan pada Pengadilan Agama selaku yang memutuskan perkara-perkara khususnya mengenai perceraian ini. Oleh sebab itu timbullah beberapa akibat-akibat hukum pada masalah ini. Tak sedikit orang tau akibat ini, dan terlihat meremehkan dan acuh tak acuh padahal akibat yang ditimbulkan merupakan berdampak besr dihari-hari yang akan dating.Untuk itu kami akan membahas mengenai akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum ini, sehingga memberikan informasi pengetahun yang menjadi bekal dikemudian hari untuk kebanyakan orang.


I.2 Rumusan Masalah
            Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah :
1.      Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ?
2.      Bagaimanakah jika salah satu dari pasangan tidak melakukan kewajiban pasca putusnya pernikahan ?
3.      Bagaimanakah perspektif hukum islam menaggapi hal-hal yang timbul akibat perceraian ?
    
      I.3 Tujuan
            Adapun tujuan dari makalah ini adalah :
1.      Mahasiswa mengetahui akibat-akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian
2.      Mahasiswa mengetahui hukum daripada seseorang yang tidak melakukan kewajiban pasca perceraian yang terjadi.
3.      Mahasiswa mengetahui pandangan hukum islam perihal akibat yang ditimbulkan dari perceraiaan.

BAB II
ANALISA
2. I Definisi Perceraian
            Kehidupan perkawinan ternyata tidak selalu seindah yang dibayangkan ketika kita sedang dalam masa pacaran. Apa yang tampak manis semasa pacaran boleh jadi menjadi sesuatu yang sangat menyebalkan dalam kehidupan nyata perkawinan. Kegagalan adaptasi dan memaklumi kelemahan satu sama lain hanya akan bermuara pada perceraian dan tentu saja, hal ini adalah hal terakhir yang diinginkan banyak pasangan. Tapi, banyak pasangan yang memilih pemisahan perkawinan dari pada perceraian dengan berbagai alasan. Sebenarnya, apakah pemisahan perkawinan itu? Definisi dari pemisahan perkawinan adalah berpisahnya pasangan suami istri yang terikat perkawinan untuk hidup secara terpisah. Secara kasat mata, sebenarnya bisa dikatakan bahwa pemisahan perkawinan adalah awal dari perceraian meskipun tak jarang pasangan tersebut justru merindukan satu sama lain dan kembali bersama.
Inti dari pemisahan perkawinan adalah pemisahan rumah tangga. Pasangan suami istri yang memilih memisahkan perkawinan mereka berarti masing-masing akan hidup sendiri, tanpa melalui proses perceraian. Secara hukum, kedua orang tersebut masih terikat satu perkawinan yang sah, akan tetapi, secara fakta, mereka akan hidup di kehidupan masing-masing. Meskipun tampak mudah, pemisahan perkawinan justru dapat menjadi lebih kompleks dan rumit dibanding perceraian. Meskipun perpisahan rumah tangga selalu rumit, pemisahan perkawinan akan selalu menjadi rumit. Dalam pemisahan perkawinan, suami istri harus bisa bersepakat tentang pemisahan banyak hal. Jikalau dalam masalah harta mereka masih mungkin bersepakat untuk berbagi, hal yang nyaris tidak bisa dilakukan adalah jika mereka memiliki anak.
Jika membandingkan dengan definisi perceraian, perceraian nampak lebih jelas daripada pemisahan perkawinan. Pada perceraian, hak perwalian sudah diatur oleh pengadilan sehingga tidak ada (setidaknya diharapkan tidak ada) masalah baru tentang perebutan hak asuh anak. Hal inilah yang tidak mungkin dicapai dalam sebuah pemisahan perkawinan mengingat tidak ada status hukum yang sah untuk perpisahan mereka yang berarti, secara hukum, anak harus diasuh keduanya dalam satu rumah tangga yang utuh. Pemisahan perkawinan sendiri bukan hal yang baru di Indonesia, meski secara legal formal, hal tersebut tidak ada. Berbeda dengan diluar negeri yang sudah melegalkan pemisahan rumah tangga dengan cara seperti ini. Telah disebutkan setidaknya pemisahan ini merupakan pintu gerbang sebuah perceraian, tapi masih kemungkinan. Adapun defenisi perceraian menurut buku milik Erna, 199 adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun perceraian ini terjadi ditimbulkan oleh berbagai macam masalah yang ada, entah sang suaminya yng menjatuhkan talk yang di Indonesia disebut cerai talak, ataukah sang istri meminta untuk berpisah ( khulu’/cerai gugat)[1]
  • Ceraigugat
    Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami.
  • Ceraitalak
    Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal  ini sang suami memberikan talak kepada sang istri.


2.2 Perceraian Menurut berbagai Prespektif
a. Menurut Undang-undang perkawinan
Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan, yaitu:
1.      Karena Kematian
2.      Karena Perceraian
3.      Karena Putusan Pengadilan[2]
Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam Undang-undang  (Arto, 2000:205-206):
  1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
  5. Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
  6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
  7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.
Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat  terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116KHI).[3]

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari  pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun  berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.
b. Menurut BW
Dalam KUH perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai Istilah ‘pembubaran perkawinan’ (ontbindinng des huwelijks) yang diatur dalam bab X dengan tiga bagian,  yaitu tentang ‘pembubaran perkawinan pada umumnya’ (Pasal 199),  tentang ‘pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan pisah ranjang,  (Pasal 200-206b),  tentang ‘perceraian perkawinan’ (Pasal 207-232a),  dan yang tidak dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang ‘ pisah meja dan pisah ranjang’ (Pasal 233-249).
Menurut KUH Perdata perkawinan itu bubar dikarenakan ‘kemtian’,  ‘tidak hadirnya suami atauisteri dalam 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri atau suami’,  ‘keputusan hakim setelah pisah meja dan pisah ranjang dean pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil’,  dan karena ‘perceraian’ (Pasal 199).
Selanjutnya dikatakan ‘ jika suami isteri pisah meja dan ranjang,  baik karena salah satu alas an dari alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233,  maupun atas permohonan kedua pihak,  dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun tanpa ada perdamaian antara kedua pihak,  maka mereka masing-masing bebas menghadapkan pihak lain kepengadilan dan menunutut perkawinan mereka dibatalkan (Pasal 200).  Tuntutan itu harus segera ditolak apabila pihak tergugat,  setelah tiga kali dari bulan ke bulan dipanggil kepengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan  mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia berdamai dengan pihak lawan (201).
Gugatan perceraian harus diajukan ke pengadilan negeri yang didaerah hukumnya si suami memiliki tempat tinggal pokok pada saat mengajukan permohonan termasuk  dalam 831 reglemen acara perdata ataau tempat tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok.  Jika pada saat mmengajukan surat permohonan permohonan tersebut  di atas si suami tdak memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia,  maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman isteri sebenarnya (Pasal 207),  perceraian perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama (Pasal 208).
Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian  perkawinan hanya sebagai berikut :
1.    Zina;
2.    Meninggalkan  tempat tinggal bersama dengan itikat tidak baik;
3.    Dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman lebih berat lagi,  setelah dilangsungkan perkawinan;
4.    Pencederaan berat atau penganiayaan,  yang dilakukan yang     dilakukan salah seorang dari suami atau isteri atau lainnya sedenikian rupa,  sehingga membahayakan keselamata jiwa atau mendatangkan kuka-luka yang membahayakan;[4]
Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian ,  si suami atau si isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang.  Gugatan untuk itu dapat  juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran,  penganiayaan atau penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu dari suami isteri atau yang lainnya (Pasal 233). Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan perceraian perkawinan (Pasal 234).
            Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus akibat kematian,  perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38).  Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelahpengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan atidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  Untuk melakukan prcerain harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.  Tata cara perceraian di depan siding pengadilan diaur dalam peraturan perundangan tersendiri. (Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (3)).  Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.  Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundanga tersendiri (Pasal 40 ayat 1 dan 2).
        Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa:
Peeceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a.    Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.    Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan;
c.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.    Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e.    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
f.     Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.
            Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.
Kondisi ini semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami ataupun istri padahal pujian dan penghargaan tersebut merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk. Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan segala masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya akan terjadilah perceraian.
c. Menurut Agama
Dari semua Agama yang terdapat di Indonesia,  hanya Agama Islam yang banyak mengatur tentang perceraian,  menurut hukum Islam istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “Talak” yang artinya ‘melepaskan ikatan’.  Hukum asal dari talak adalah ‘Makruh’.  Adapula yang berpendapat bahwasannya thalaq merupakan mubah meskipun perbuatan ini dibenci.[5] Jika kita lihat surat 2:229, atthalaq:1, annisa:1 kita dapat menarik konklusi pemahaman bahwasannya, Thalaq adalah bagian dari sebuah solusi yang pada kondisi tertentu justru adalah solusi terbaik. Thalaq akad cerai suami kepada istri, bukan sebaliknya. Adapun akad istri pada suami disebut khulu’.[6] Sebagaimana hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu ‘Umar bertanya kepada Rasulullah SAW mengatakan ‘sesuatu yang halal (Boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak’.
Menurut Hukum Islam Perkawinan itu putus karena kematian,  dan kareana perceraian (Thalak,  Khuluk,  Fasakh,  Akibat Syqaq dan pelanggaran Ta’lik Talak).  Talak dapat dijatuhkan kepada isteri ialah Talak Satu,  Talak Dua,  Talak Tiga.  Cara menjatuhkan Talak ialah dengan lisan,  dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan.  Baik Talak dengan lisan maupun yang tertulis jangan dibuat main-main,  oleh karena jika terucap kata talak atau cerai,  walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah,  bisa berarti jatuh Talak Satu pada isteri,  demikian pendapat para ulama.  Walaupun pendapat Mazhab Maliki dan Hambali Talak dengan main-main (olok-olok) itu tidak sah.  Jadi kata talak itu jangan dijadikan buah bibir kepada isteri.  Kalau juga suami terlalu jengkel ayau benci perbuatan isteri,  nasehatilah dengan baik,  siapa tahu kejengkelan itu menimbulkan kebaikan.  Sebagaimana Firman Allah SWT: ‘dan bergaullah kepada mereka (isterimu) secara patut.  Jiak kamu tidak senang pada mereka (sabarlah) karena mungkin sesuatu yang kamu tidak sukai itu,  padaha Allah menjadikan kebaikan padanyayang banyak (QS 4: 19).  ‘Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya (meninggalkan kewajiban suami isteri),  nasehatilah mereka dan (bila perlu) pukullah mereka (yang tidak meninggalkan bekas).  Kemudian jika mereka (telah berubah) dengan mentaati kamu,  janganlah kamu mencari –cari jalan untuk menyusahkannya (QS 4: 35).
Jadi isteri yang nyeleweng semau dia hendaknya diberi nasehat degan baik terlebih dahulu,  jika tidak berubah juga berpisalah dari tempat tidurnya,  jika tidak berubah juga kalau perlu dipukul  asal tidak meninggalkan bekas,  dan kalau masih tidak berubah juga mengucapkan Talak sebagai usaha terakhir dengan melepaskan perkawinan.
 Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan Talak adalh jika isteri berbuat zina,  nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan),  suka mabuk,  berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga,  atau sebab-sebab lain yang tidak memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai.
Jika dijatuhkan talak,  mulailah dengan talak satu,  kemudian talak dua dan terakhir talak tiga.  Janganlah sekaligus dijatuhkan tiga.  Talak satu dan dua berarti isteri dapat rujuk kembali dengan suami tanpa melakukan akad nikah baru,  sedangkan talak tiga isteri tidak dapat dirujuk kembali apabila belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercampur (bersetubuh) kemudian bercerai dan sudah habis masa Iddah-nya.  Dasar hukum talak ada pada Firman Allah SWT yang artinya:
Talak (yang dapat rujuk kembali) dua kali,  setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang Ma’ruf atau mencerainya dengan tata cara yang baik’ (QS 2:229).
Kemudian jiak si suami mentalak (sesudah talak kedua),  maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.  Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,  maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jiak keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah’ (QS 2:230). [7]

2.3 Faktor-faktor penyebab Perceraian

Di dalam sebuah perceraiansering kita jumpai banyak faktor – faktor atau penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Dalam makalah ini kami menemukan beberapa faktor atau peneyebab terjadinya perceraian, diantaranya :
  1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga : Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
  2. Gagal komunikasi : Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika Anda dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi Anda dan pasangan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.
  3. Perselingkuhan : Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya Anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.
  4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) : KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu kenalilah pasangan Anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang Anda alami pada orang terdekat atau lembaga perlindungan.
  5. Krisis moral dan akhlak : Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.
  6. Perzinahan : Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
  7. Pernikahan tanpa cinta: Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.
  8. Pernikahan dini : Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.
  9. Masalah ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.
  10. Perubahan budaya Zaman semakin modern, jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabu sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan.
  11. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan: Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.
  12. Keturunan : Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua                               pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan rumah tangga menjadi tidak harmonis.[8]
Dari beberapa contah sebab diatas hanyalah sekelumit contoh yang terjadi di masyarakat, banyak juga kejadian-kejadian yang seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian akan tetapi salah satu dari pihak atau bahkan keduanya bersikeras menginginkannya.
2.4  Akibat yang timbul pasca perceraian
            Sebenarnya, poin inilah yang menurut kami amat penting untuk disinggung. Melihat realita masyarakat pada mumnya yang terkadang karena dorongan egonya hingga tak memikirkan psikis masing-masing individu bahkan anak. Selain pula masih banyak bberapa hal mengenai dampak atau akibat dari perceraian yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Perceraian tidak selalu negatif namun juga bukan suatu hal yang positif. Perceraian dapat menimbulkan dampak – dampak yang ditimbulkannya, di antaranya :


        I.            Menurut Undang-undang
Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a.   Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
b.  Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Pasal 39
1.      Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2.      Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3.      Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Pasal 40
1.      Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2.      Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
a.       Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b.      Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c.       Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Kedudukan anak
Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43
1.      Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2.      Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
1.      Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
2.      Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Putusnya Perkawinan di lihat dari Kompilasi Hukum Islam dan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia,kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan.Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan.
Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberpa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusnya pengadilan.
Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai.
Arti talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai peceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami. (Mulati, 1999)
Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.
Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal 116 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:
  1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun  atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
  5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
  6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  7. suami melanggar taklik-talak.
  8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Disinilah letak perbedaannya.
Harus diakui bahwa dengan adanya lembaga mediasi dan difungsikannya secara optiomal lembaga tersebut membawa banyak dampak positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar’i. Al-Qur’an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi. [9]Lembaga mediasi ini maksudkan agar permohonan cerai suami-istri dapat berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak dengan kata lain suami-istri tersebut tidak jadi meneruskan permohonan cerai tersebut.
Pasal 41 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
  2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Melihat pasal ini jelas sekali bahwa walaupun telah terjadi perceraian masing-masing pihak dalam hal ini suami dan istri tetap memiliki tanggungjawab terhadap anak dari hasil perkawinan mereka. Sang suami pun tetap memiliki tanggungjawab terhadap bekas istrinya selama bekas istrinya belum memiliki suami lagi.
Adanya UU Perkawinan dan KHI dimaksudkan agar kita bersama-sama lebih dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan sehingga kita, khususnya para pasangan suami-istri tidak lekas-lekas memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam biduk rumah tangga.
     II.            Hasil Survey
1.      Anak menjadi korban
Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri.
Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat mebuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.Selain itu menurut Leslie (1967), reaksi anak terhadap perceraian orang tua sangat tergantung pada penilaian mereka sebelumnya terhadap perkawinan orangtua mereka serta rasa aman di dalam keluarga.
Diketahui bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga tidak bahagia menunjukkan reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tua mereka. Leslie (1967) mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman di dalam keluarga.
Dampak perceraian lain yang terlihat adalah meningkatnya “perasaan dekat” anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional terhadap ayah. Ini terjadi bila anak berada dalam asuhan dan perawatan ibu. Selain itu anak-anak dengan orang tua yang bercerai merasa malu dengan perceraian tersebut. Mereka menjadi inferior dengan anak-anak lain. Oleh karena itu tidak jarang mereka berbohong dengan mengatakan bahwa orangtua mereka tidak bercerai atau bahkan menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang perceraian orang tua mereka. Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara  lain :
  1. Tidak aman (insecurity)
  2. Tidak diingikan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi (tergantung ia ikut dengan siapa)
  3. Sedih
  4. Kesepian
  5. Marah
  6. Kehilangan
  7. Merasa bersalah dan menyalahkan diri
Dampak perceraian tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku yang tidak biasanya dilakukan, antara lain :
a.      Suka mengamuk, menjadi kasar dan tindakan agresif.
b.      Menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul.
c.      Sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun.
d.      Suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi.

2.      Dampak untuk orang tua
Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang.
Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
3.      Bencana keuangan
Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.
4.      Masalah pengasuhan anak
Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik.
Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.
5.      Gangguan emosi
Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasan cinta terhadap mantan pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari.
Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih saying. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.
6.      Bahaya masa remaja kedua
Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan problem baru yang lebih buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA
Shalih, S.F. (2010). Untukmu yang akan menikah dan telah menikah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Prof. Soebekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata ( KUHPer). PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2004.

Makalah Hukum Pernikahan Islam I, Surabaya, 2012.


Mahyuddin, Annawawi Majmu’ syarah Muhazzab. Jilid IV. Jeddah; Maktabah AlIrsyad

Drs. Sudrsono, Hukum Perkawinan Nasional. Rieneka Cipta. Jakarta



[1] Shalih, S.F. (2010). Untukmu yang akan menikah dan telah menikah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

[2] Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
[3] Kompilasi Hukum Islam
[4] Prof. Soebekti, Kitab Undang-undang Hukum perdata ( KUHPer). PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2004. Hal 50-51

[5] Makalah Hukum Pernikahan Islam I, Surabaya, 2012. Hal 1
[6] Ibid,
[7] Alquranul Karim Diponegoro. Jakarta
[9] Mahyuddin, Annawawi Majmu’ syarah Muhazzab. Jilid IV. Jeddah; Maktabah AlIrsyad, hal 141

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar